Monday, 13 November 2017

Patikraja Dalam Tata Ruang Dan Status Aset Desa

Tentang Tata Ruang :
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengen-dalian pemanfaatan ruang.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Hal tersebut di atas telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Tata ruang menggunakan prinsip keselarasan dan tujuan,segala hal sengketa mengenai rencana tata ruang dilaksanakan metodenya dengan aturan yg sesuai UU.Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di atas tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tata ruang Desa.

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.

Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud di atas berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.

Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:
- pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- pertahanan   kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- konservasi sumber daya alam;
- pelestarian warisan budaya lokal;
- pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Undang-Undang.

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada: kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.
Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud di atas dapat berbentuk kawasan agropolitan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.

Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud di atas untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional.
Keterpaduan sebagaimana dimaksud di atas mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah daerah kabupaten/kota:
menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan penjelasan panjang diatas maka tingkat kepahaman masyarakat tentang tata ruang pembangunan Desa dan Desa Patikraja (pada khususnya) perlu dipahami dengan benar.Pemerataan informasi tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota harus disampaikan secara luas agar tak terjadi kesalahan dan pelanggaran aturan yang mengakibatkan ancaman hukuman.
Tata ruang wilayah Desa Patikraja terikat secara langsung maupun tidak langsung dengan rencana dan penetapan tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas.Koordinasi interaksi harusnya lebih intens dan terbuka agar tak menyalahi ketentuan.
Berkait hal tersebut,Pemerintah Desa Patikraja seharusnya sudah mulai melaksanakan penegasan status aset Desa agar jelas dan lebih terarah dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa berkait perkembangan wilayah dan funsi pelaksana pembangunan wilayah Desa Patikraja.Ketegasan status kepemilikan aset berupa tanah Desa dengan pendaftaran sertifikat tiap aset Desa akan meneguhkan infentarisasi Desa Patikraja yang nantinya segala aset tersebut bisa digunakan sebagai modal kemandirian Desa Patikraja dalam rangka pembangunan di wilayahnya.
Gerak pendataan dan pemasangan plang status kepemilikan Desa Patikraja sudah berjalan tinggal tahap sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional,hal ini perlu dukungan tiap pihak terutama masyarakat Desa Patikraja.

Pengetahuan Tata Ruang Desa dan wilayah perkotaan perlu sekali diinformasikan kepada masyarakat,juga kekuatan hukum dan ancaman sangsinya.Agar masyarakat memiliki kesadaran hukum ikut serta bertanggungjawab dalam kegiatan terkait pembangunan di wilayah tata ruang yang telah ditentukan sebelumnya.Salah satu keadaan kumuh dimana pemanfaatan ruang yg tak sesuai dengan prinsip tata ruang akan berakibat gangguan sosial diwaktu yang akan datang.

Pengetahuan pidana terkait Tata Ruang :

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud  di atas , dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud  di atas pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pembinaan Tata Ruang Yang dilakukan Pemerintah:

Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan melalui:
koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;

pendidikan dan pelatihan;
penelitian dan pengembangan;
pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud di atas menurut kewenangannya masing-masing.





Numpang Tampil Boss





ResultsSearchPatikraja, Desa Patikraja,legenda Patikraja, sejarah Desa Patikraja,Patikraja Banyumas, Desa Patikraja,sidabowa, Desa Patikraja,Desa Pegalongan,Desa Sidabowa,Desa Sokawera,Desa Kedungrandu,Desa Sokawera Kidul,Desa Wlahar Kulon,Kecamatan Ajibarang, Desa Ajibarang Kulon, Desa Ajibarang Wetan, Desa Banjarsari, Desa Ciberung, Desa Darmakradenan, Desa Jingkang, Desa Kalibenda, Desa Karangbawang, Desa Kracak, Desa Lesmana, Desa Pancasan, Desa Pancurendang, Desa Pandansari, Desa Sawangan, Desa Tipar, Kecamatan Banyumas, Desa Binangun, Desa Danaraja, Desa Dawuhan, Desa Kalisube, Desa Karangrau, Desa Kedunggede, Desa Kedunguter, Desa Kejawar, Desa Papringan, Desa Pasinggangan, Desa Pekunden, Desa Sudagaran, Kecamatan Baturaden, Desa Purwosari, Desa Karangmangu, Desa Karangsalam Lor, Desa Karangtengah, Desa Kebumen, Desa Kemutug Kidul, Desa Kemutug Lor, Desa Ketenger, Desa Kutasari, Desa Pamijen, Desa Pandak, Desa Rempoah, Kecamatan Cilongok, Desa Batuanten, Desa Cikidang, Desa Cilongok, Desa Cipete, Desa Gununglurah, Desa Jatisaba, Desa Kalisari, Desa Karanglo, Desa Karangtengah, Desa Kasegeran, Desa Langgongsari, Desa Pageraji, Desa Panembangan, Desa Panusupan, Desa Pejogol, Desa Pernasidi, Desa Rancamaya, Desa Sambirata, Desa Sokawera, Desa Sudimara, Kecamatan Gumelar, Desa Cihonje, Desa Cilangkap, Desa Gancang, Desa Gumelar, Desa Karangkemojing, Desa Kedungurang, Desa Paningkaban, Desa Samudra, Desa Samudra Kulon, Desa Tlaga, Kecamatan Jatilawang, Desa Adisara, Desa Bantar, Desa Gentawangi, Desa Gunung Wetan, Desa Karanganyar, Desa Karanglewas, Desa Kedungwringin, Desa Margasana, Desa Pekuncen, Desa Tinggarjaya, Desa Tunjung, Kecamatan Kalibagor, Desa Kalibagor, Desa Kalicupak Kidul, Desa Kalicupak Lor, Desa Kaliori, Desa Kalisogra Wetan, Desa Karangdadap, Desa Pajerukan, Desa Pekaja, Desa Petir, Desa Srowot, Desa Suro, Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Karanglewas, Desa Babakan, Desa Jipang, Desa Karanggude Kulon, Desa Karangkemiri, Desa Karanglewas Kidul, Desa Kediri, Desa Pangebatan, Desa Pasir Kulon, Desa Pasir Lor, Desa Pasir Wetan, Desa Singasari, Desa Sunyalangu, Desa Tamansari, Kecamatan Kebasen, Desa Adisana, Desa Bangsa, Desa Cindaga, Desa Gambarsari, Desa Kalisalak, Desa Kaliwedi, Desa Karangsari, Desa Kebasen, Desa Mandirancan, Desa Randegan, Desa Sawangan, Desa Tumiyang, Kecamatan Kedung Banteng, Desa Baseh, Desa Beji, Desa Dawuhan Kulon, Desa Dawuhan Wetan, Desa Kalikesur, Desa Kalisala, Desa Karangnangka, Desa Karangsalam Kidul, Desa Kebocoran, Desa Kedungbanteng, Desa Keniten, Desa Kutaliman, Desa Melung, Desa Windujaya, Kecamatan Kembaran, Desa Bantarwuni, Desa Bojongsari, Desa Dukuhwaluh, Desa Karangsari, Desa Karangsoka, Desa Karangtengah, Desa Kembaran, Desa Kramat, Desa Ledug, Desa Linggasari, Desa Pliken, Desa Purbadana, Desa Purwodadi, Desa Sambeng Kulon, Desa Sambeng Wetan, Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kemranjen, Desa Alasmalang, Desa Grujugan, Desa Karanggintung, Desa Karangjati, Desa Karangsalam, Desa Kebarongan, Desa Kecila, Desa Kedungpring, Desa Nusamangir, Desa Pageralang, Desa Petarangan, Desa Sibalung, Desa Sibrama, Desa Sidamulya, Desa Sirau, Kecamatan Lumbir, Desa Besuki, Desa Canduk, Desa Cidora, Desa Cingebul, Desa Cirahab, Desa Dermaji, Desa Karanggayam, Desa Kedunggede, Desa Lumbir, Desa Parungkamal, Kecamatan Patikraja, Desa Karanganyar, Desa Karangendep, Desa Kedungrandu, Desa Kedungwringin, Desa Kedungwuluh Kidul, Desa Kedungwuluh Lor, Desa Notog, Desa Patikraja, Desa Pegalongan, Desa Sawangan Wetan, Desa Sidabowa, Desa Sokawera Kidul, Desa Wlahar Kulon, Kecamatan Pekuncen, Desa Banjaranyar, Desa Candinegara, Desa Cibangkong, Desa Cikawung, Desa Cikembulan, Desa Glempang, Desa Karangkemiri, Desa Karangklesem, Desa Krajan, Desa Kranggan, Desa Pasiraman Kidul, Desa Pasiraman Lor, Desa Pekuncen, Desa Petahunan, Desa Semedo, Desa Tumiyang, Kecamatan Purwojati, Desa Gerduren, Desa Kaliputih, Desa Kalitapen, Desa Kaliurip, Desa Kaliwangi, Desa Karangmangu, Desa Karangtalun Kidul, Desa Karangtalun Lor, Desa Klapasawit, Desa Purwojati, Kecamatan Purwokerto Barat, Desa Kedungwuluh, Desa Kober, Desa Bantarsoka, Desa Rejasari, Desa Pasir Kidul, Desa Karanglewas Lor, Desa Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Selatan, Desa Purwokerto Kulon, Desa Karang Pucung, Desa Karang Klesem, Desa Tanjung, Desa Teluk, Desa Berkoh, Desa Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Timur, Desa Purwokerto Wetan, Desa Mersi, Desa Arcawinangun, Desa Purwokerto Lor, Desa Sokanegara, Desa Kranji, Kecamatan Purwokerto Utara, Desa Bancarkembar, Desa Grendeng, Desa Karangwangkal, Desa Pabuaran, Desa Sumampir, Desa Bobosan, Desa Purwanegara, Kecamatan Rawalo, Desa Banjarparakan, Desa Losari, Desa Menganti, Desa Pesawahan, Desa Rawalo, Desa Sanggreman, Desa Sidamulih, Desa Tambaknegara, Desa Tipar, Kecamatan Sokaraja, Desa Banjaranyar, Desa Banjarsari Kidul, Desa Jompo Kulon, Desa Kalikidang, Desa Karangduren, Desa Karangkedawung, Desa Karangnanas, Desa Karangrau, Desa Kedondong, Desa Klahang, Desa Lemberang, Desa Pamijen, Desa Sokaraja Kidul, Desa Sokaraja Kulon, Desa Sokaraja Lor, Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Wetan, Desa Wiradadi, Kecamatan Somagede, Desa Kanding, Desa Kemawi, Desa Klinting, Desa Piasa Kulon, Desa Plana, Desa Sokawera, Desa Somagede, Desa Somakaton, Desa Tanggeran, Kecamatan Sumbang, Desa Banjarsari Kulon, Desa Banjarsari Wetan, Desa Banteran, Desa Ciberem, Desa Datar, Desa Gandatapa, Desa Karangcegak, Desa Karanggintung, Desa Karangturi, Desa Kawungcarang, Desa Kebanggan, Desa Kedung Malang, Desa Kotayasa, Desa Limpakuwus, Desa Sikapat, Desa Silado, Desa Sumbang, Desa Susukan, Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumpiuh, Desa Banjarpanepen, Desa Bogangin, Desa Karanggedang, Desa Kebokura, Desa Kemiri, Desa Ketanda, Desa Kradenan, Desa Kuntili, Desa Lebeng, Desa Nusadadi, Desa Pandak, Desa Selandaka, Desa Selanegara, Desa Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Desa Buniayu, Desa Gebangsari, Desa Gumelar Kidul, Desa Gumelar Lor, Desa Kamulyan, Desa Karangpetir, Desa Karangpucung, Desa Pesantren, Desa Plangkapan, Desa Prembun, Desa Purwodadi, Desa Watuagung, Kecamatan Wangon, Desa Banteran, Desa Cikakak, Desa Jambu, Desa Jurangbahas, Desa Klapagading, Desa Klapagading Kulon, Desa Pangadegan, Desa Randegan, Desa Rawaheng, Desa Wangon, Desa Windunegara, Desa Wlahar, Patikraja, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Patikraja Guyub, Pasar Patikraja, Balai Desa Patikraja, Lapangan Patikraja, Jembatan logawa, Jembatan Serayu, info Patikraja, MTs Muhammadiyah Patikraja, Masjid Baitul Muslimin Patikraja, Sungai Logawa, Sungai Serayu, Jembatan Kali Terus, SMP Negeri 1 Patikraja, SMP Negeri 2 Patikraja, SD Negeri 1 Patikraja, SD Negeti 2 Patikraja, Madrasah Iptidaiyah Patikraja, Madrasah Iptidaiyah Maarif Patikraja, SMA Negeri Patikraja, UPK Patikraja, KUA Patikraja, PPAI Patikraja, TK Pertiwi Patikraja, TK Diponegoro Patikraja, Organisasi Muhammadiyah Patikraja, Organisasi Nahdlatul Ulama Patikraja, Ranting Muhammadiyah Patikraja, Ranting Nahdlatul Ulama Patikraja, IPPNU Patikraja, IRM Patikraja, Apotik Patikraja, BRI Patikraja, Mandiri Patikraja, Mini Market Patikraja, Puskesmas Patikraja, Kantor Kecamatan Patikraja, Gedung Da’wah Muhammadiyah Patikraja, KUD Patikraja, Ahass Patikraja, TK aisiyah Patikraja, Remaja Masjid Patikraja, Bengkel Patikraja, Dana mentari Patikraja, PGRI Patikraja, Polsek Patikraja, Dan Ramil Patikraja, Babinsa Patikraja, Warnet Lapangan Patikraja, Gilingan Padi Patikraja, Kecelakaan lalu-lintas di Patikraja, Penghulu Patikraja, Blogspot Patikraja, keyword Pattikraja, Pencarian Kata Kunci Patikraja, Patikraja Mendowan Maniaks, Sawah Patikraja, Guru SMP Patikraja, Guru SD Patikraja, Guru TK Patikraja, TPQ Patikraja, Mushola di Patikraja, Gedung Patikraja, Bank Jateng Patikraja, BKK Patikraja, Danamon Patikraja, Warnet Legion Patikraja, Warnet Zaky Patikraja, Zakynet Patikraja, Legionnet Patikraja, Hokerynet Patikraja, Warnet Hokery Patikraja, Masjid Sirojul Patikraja, Mushola Almaulana Patikraja, SSB Patikraja, facebook Patikraja, Jalan Balai Desa Patikraja, Counter Hp Patikraja, Logawa Celluler Patikraja, Zullfa Celluler Patikraja, G Celluler Patikraja, Foto Copy Patikraja, Kuburan Patikraja, Bantaran Sungai Patikraja, Warung Sate Dua Saudara Patikraja, Toko Roti Patikraja, Bank Surya Yudha Patikraja, Paving Block Patikraja, Toko Bahan Bangunan Patikraja, Toko Viola Patikraja, Toko Kacek Patikraja, Toko Gimin Patikraja, Perangkat Desa Patikraja, Pemdes Patikraja, Desa Pegalongan, Desa Mandirancan, Mendowan Mendol, Budz Burger, Ngepas Patikraja,









No comments:

Post a Comment

Mohon Tidak memberikan komentar berbau "SARA"

POS TERPOPULER

Legenda Patikraja

Awal peradaban Desa Patikraja Patikraja zaman dahulu adalah lokasi penyeberangan perjalanan menuju pantai selatan.Hingga di daerah ini ...